JAKARTA|WARTAWAKTU.id -Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengingatkan pemerintah agar mengutamakan keselamatan prajurit dalam rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza, Palestina. Ia menilai langkah tersebut memiliki risiko tinggi sehingga perlu perhitungan matang.
“Keselamatan prajurit menjadi prioritas mutlak dalam setiap rencana penempatan pasukan di Gaza,” kata Dave ketika dihubungi Inilah.com, Selasa (17/2/2026).
Menurut Dave, risiko tinggi di wilayah konflik menuntut analisis komprehensif, kesiapan logistik, serta dukungan diplomatik yang kuat.
“Indonesia harus memastikan kontribusi yang diberikan benar-benar mendukung misi kemanusiaan dan perdamaian, tanpa mengorbankan keamanan personel yang menjadi garda terdepan tugas negara,” ucapnya.
Dave menegaskan Komisi I DPR RI akan terus mengawal rencana tersebut secara hati-hati agar setiap langkah pemerintah tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri Indonesia.
“Dengan kepentingan nasional prinsip politik luar negeri Indonesia, serta komitmen terhadap perdamaian dunia,” ucap Dave.
TNI ke Gaza
Sebelumnya, TNI AD menyiapkan prajurit untuk kemungkinan penugasan ke Gaza dalam misi perdamaian dan kemanusiaan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan rapat penyiapan Satgas telah digelar pada 12 Februari 2026.
Dalam rapat tersebut, TNI menetapkan format brigade komposit dengan kekuatan 8.000 personel. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan politik terkait tanggal keberangkatan.
Rencana pengiriman sekitar 8.000 personel masih berada pada tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden. TNI AD menyusun timeline persiapan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dan administrasi hingga Februari, gelar kesiapan pasukan pada akhir Februari, serta penyiapan sekitar 1.000 personel dalam kondisi siap berangkat pada awal April 2026.
Seluruh elemen pasukan ditargetkan siap diberangkatkan paling lambat akhir Juni 2026. TNI menegaskan status “siap berangkat” tidak berarti sudah atau pasti berangkat, karena jadwal keberangkatan tetap menunggu keputusan politik negara dan mekanisme internasional yang berlaku.#red
Tinggalkan Balasan