LUWU | WARTAWAKTU.id – Pecahnya kembali bentrokan antarwarga di Karetan , Kecamatan Walenrang pada Jumat (24/4/2026) pagi memicu gelombang kritik terhadap aparat penegak hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tana Luwu menilai pihak kepolisian kecolongan dalam melakukan mitigasi keamanan di wilayah yang dikenal rawan konflik tersebut.
”Polisi Seharusnya Sudah Tahu”
Direktur LBH Tana Luwu, Hasmin Suleman, SH., MH menyatakan, bahwa eskalasi kekerasan yang terjadi hingga melumpuhkan jalur Trans Sulawesi ini merupakan bukti lemahnya fungsi intelijen dan pencegahan di lapangan.
Menurut Hasmin, tanda-tanda gesekan sudah terlihat jelas sejak bulan Ramadhan, namun tidak ada langkah preventif yang cukup kuat untuk meredam api dalam sekam tersebut.
”Ini bukan konflik mendadak. Ada pola yang berulang dan ketegangan yang meningkat sejak bulan lalu. Kami mempertanyakan sejauh mana efektivitas deteksi dini kepolisian. Mengapa eskalasi sebesar ini bisa luput dari antisipasi?” ujar Hasmin melalui keterangan resminya.
Tiga Poin Sorotan LBH Tana Luwu
LBH Tana Luwu menggarisbawahi tiga kegagalan utama dalam penanganan situasi di Walenrang:
Kegagalan Deteksi Dini: Polisi dinilai gagal memetakan pergerakan kelompok yang bertikai meskipun tensi sudah naik sejak Ramadhan.
Respons yang Terlambat: Massa sempat menguasai jalan dan mengakibatkan jatuhnya korban luka sebelum situasi berhasil dikendalikan.
Absennya Solusi Permanen: Aparat dianggap hanya fokus pada pemadaman konflik saat kejadian (pemadam kebakaran), tanpa menyentuh akar permasalahan yang telah berlangsung lama.
Dampak Kelumpuhan Publik
Akibat kegagalan pencegahan ini, publik harus menanggung dampaknya. Jalur Trans Sulawesi yang merupakan urat nadi ekonomi sempat terputus, menyebabkan kerugian bagi para pengguna jalan dan pedagang lokal yang terpaksa menutup usaha mereka karena ketakutan.
Tuntutan Evaluasi Total
LBH Tana Luwu mendesak Kapolres Luwu dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran di tingkat Polsek maupun Polres.
”Harus ada tindakan konkret, bukan sekadar menempatkan personel setelah darah tumpah. Masyarakat butuh rasa aman yang berkelanjutan, bukan pengamanan sementara saat konflik pecah,” tutup Hasmin.(***)
Tinggalkan Balasan