PALOPO | WARTAWAKTU.id -Peristiwa penghadangan mobil tangki BBM yang diduga ilegal oleh seorang warga bernama Anggi di Palopo bukan sekadar aksi heroik atau tindakan nekat yang mengganggu ketertiban.
Di balik rekaman video yang viral dan perdebatan di kolom komentar, terpampang sebuah potret satire yang menelanjangi rapuhnya penegakan hukum di negeri ini.
Fenomena ini adalah puncak gunung es dari sebuah sistem yang sedang sakit, di mana “kepalsuan sedang bertarung melawan kepalsuan.”
Dilihat dari permukaan, aksi Anggi memang tampak ganjil secara prosedural. Ia bukan aparat penegak hukum (APH), namun ia mengambil peran sebagai “pemeriksa” di jalanan. Di sinilah letak ironi pertama: ketika otoritas yang berwenang tampak absen atau melakukan pembiaran, maka kekosongan itu akan diisi oleh anarki sipil.
Anggi menjadi cermin dari rasa frustrasi ribuan warga yang terzalimi oleh penyalahgunaan BBM subsidi. Namun, di mata hukum formal, tindakannya adalah “petugas ilegal” yang memeriksa “dokumen ilegal.” Sebuah paradoks yang menyedihkan.
Tragisnya, panggung sandiwara ini memiliki sutradara di balik layar. Para pemodal dan oknum-oknum yang mencari keuntungan dari tetesan keringat rakyat kecil adalah pihak yang paling diuntungkan dari kekacauan ini.
Mereka duduk manis, menonton adegan Anggi dan sopir tangki saling sikut, sementara mereka terus memanen keuntungan dari distribusi BBM yang melenceng. Pembiaran ini menciptakan sebuah kondisi di mana rakyat dipaksa untuk saling berhadapan satu sama lain.
Sentimen publik yang justru menyalahkan Anggi menunjukkan keberhasilan narasi “normalisasi kesalahan.” Masyarakat yang sudah terbiasa melihat ketidakadilan terkadang justru menyerang mereka yang mencoba mengusiknya, hanya karena cara yang dilakukan dianggap “tak elok.”
Padahal, Anggi adalah manifestasi dari gugatan terhadap kepalsuan sistemik. Ia mewakili suara-suara yang selama ini tenggelam di balik bisingnya mesin industri yang memakan hak subsidi rakyat.
Pada akhirnya, kejadian di Palopo ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Jika negara tidak segera mengambil alih kendali dan menegakkan kebenaran yang hakiki, maka panggung sosial kita akan terus dipenuhi oleh adegan-adegan satire serupa.
Selama penguasa dan pengusaha BBM ilegal masih bisa tertawa di balik layar, selama itu pula kita akan menyaksikan rakyat kecil bertarung dalam teater kepalsuan yang tak kunjung usai.
Hukum tidak boleh hanya menjadi teks mati di atas kertas. Tanpa nyawa kejujuran, hukum hanyalah alat bagi yang kuat untuk melegalkan kepalsuan, dan bagi yang tertindas, menjadi alasan untuk melakukan perlawanan yang—meski pahit—adalah satu-satunya cara untuk terdengar.(aBa)
Tinggalkan Balasan