PALOPO | WARTAWAKTU.id – Kebijakan efisiensi anggaran nasional tidak membuat pembangunan di Kota Palopo terhenti. Justru kondisi ini memacu kepala daerah untuk bekerja lebih keras menjaring sumber pendanaan dari luar APBD.
Berkat sinergi yang solid dan lobi tingkat tinggi, Wali Kota Palopo Hj. Naili Trisal bersama Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud berhasil membawa pulang puluhan miliar rupiah anggaran dari Kementerian Republik Indonesia hanya dalam setahun menjabat, dengan total mencapai Rp116 miliar.
Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan vital masyarakat, mencakup sektor infrastruktur, konektivitas wilayah, dan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Palopo, anggaran ini bersumber dari berbagai kementerian:
Realisasi Proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum
– Preservasi Jalan Andi Bintang: Rp6,5 miliar, pengerjaan telah selesai 100 persen dan sudah dinikmati warga.
– Rehabilitasi Daerah Irigasi Rp11,6 miliar.
– Rehabilitasi Pipa Air Baku Battang–Bambalu: Awalnya direncanakan sepanjang 3 km, namun karena anggaran masih mencukupi, cakupan diperluas menjadi 4 km dengan nilai Rp23,9 miliar. Perpanjangan ini diharapkan meningkatkan kapasitas dan keandalan penyaluran air baku bagi masyarakat.
– Pembangunan IPLT Kelurahan Mancani: Rp12,5 miliar.
– Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): 201 unit rumah tidak layak huni, masing-masing Rp20 juta, total Rp4,2 miliar.
Saat meninjau persiapan rehabilitasi jaringan air baku Battang‑Bambalu, Wali Kota Hj. Naili Trisal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat serta peran Andi Irwan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR‑RI Fraksi Gerindra.
“Walaupun wilayah ini bukan daerah pemilihannya, beliau tetap memperhatikan masyarakat Kota Palopo. Hal itu patut kita apresiasi. Kami harap pengerjaan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai spesifikasi teknis agar manfaatnya segera dirasakan warga,” ujar Naili.
Mengenai bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, Wali Kota mengingatkan seluruh pihak agar melaksanakan program dengan tanggung jawab, transparan, dan sesuai peraturan.
“Bantuan ini adalah amanah negara. Harus tepat sasaran, tepat mutu, dan selesai tepat waktu,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar‑pihak Kementerian PU, kontraktor, konsultan, dan pemerintah daerah serta meminta kontraktor memprioritaskan tenaga kerja lokal agar proyek sekaligus memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga sekitar.
Anggaran dari Kementerian Lain
-Kementerian Perhubungan: Pembangunan Tahap 3 Terminal Songka senilai Rp8 miliar.
-Kementerian Transmigrasi: Preservasi Jalan Pantai Satu senilai Rp6,3 miliar.
-Tambahan Infrastruktur Jalan Daerah 2026: Rp43 miliar dari Kementerian PU untuk tujuh ruas jalan di Palopo, dijadwalkan mulai dikerjakan September 2026.
Dukungan Anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Selain dana pusat, Wali Kota Naili Trisal juga berhasil menjaring bantuan dari Pemprov Sulsel:
– Saat pelantikan Agustus 2025, Gubernur Sulsel memberikan bantuan keuangan sebesar Rp4,5 miliar.
– Tahun 2026, bantuan keuangan tambahan Rp12,5 miliar difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, penanggulangan bencana, serta pengembangan sektor pertanian dan UMKM.
Keberhasilan mendatangkan total Rp116 miliar dana pusat di tengah efisiensi anggaran dinilai sebagai bukti kerja nyata kepemimpinan Wali Kota Naili Trisal dan Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud. Langkah lobi yang terarah dan sinergi antar‑tingkat pemerintahan menjadi kunci agar pembangunan Kota Palopo tetap berjalan dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.(**/Jay)
Tinggalkan Balasan