SORONG | WARTAWAKTU.id — Hutan Papua kembali menjadi sorotan tajam di forum tingkat internasional. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara terbuka menyuarakan kekhawatirannya atas kondisi hutan di wilayah Papua yang semakin banyak dikuasai oleh pihak luar — termasuk konglomerat, pengusaha, dan kalangan militer — tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat.
Pernyataan tegas ini disampaikan Elisa dalam Papeda Summit 2026 yang berlangsung di Gedung L. Jitmau, Kota Sorong, pada Rabu (2/9/2026), di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta delegasi global dari berbagai negara.
Elisa menilai, sebagian besar kawasan hutan Papua kini telah beralih penguasaan ke tangan konglomerat dan pihak-pihak yang berasal dari luar daerah. Hal itu terlihat dari maraknya izin perkebunan, pertambangan, dan pembalakan hutan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang bukan berasal dari masyarakat adat Papua.
“Setelah ditelusuri, banyak aktivitas pertambangan dan pengusahaan hutan di Papua yang pemiliknya berasal dari kalangan jenderal dan pengusaha dari luar daerah,” tegas Elisa di hadapan peserta forum.
Karena itu, Elisa mendesak pemerintah pusat segera memberikan pengakuan dan penetapan Hutan Adat secara hukum. Tanpa penetapan itu, wilayah yang menjadi hak hidup dan penghidupan masyarakat adat Papua akan terus tergerus, mudah dikuasai pihak lain, dan tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.
“Hutan adat bukan sekadar hutan — itu adalah rumah, sumber hidup, dan identitas kami. Jika tidak segera diakui dan ditetapkan secara hukum, maka tidak ada yang bisa melindunginya dari penguasaan pihak lain,” ujar Elisa.
Pernyataan ini mendapat sambutan luas dari delegasi dan tokoh adat yang hadir, sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah pusat bahwa pengelolaan sumber daya alam di Papua tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah menjaga hutan itu selama ribuan tahun. (Red/Nabila)
Tinggalkan Balasan