JAKARTA | WARTAWAKTU.id – Kepada Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., Kapolri yang baru saja dilantik:
“Pak Jendral, tolong jangan banyak berpidato. Buktikan saja hasil kerja Anda!”
Begitulah inti pesan yang disampaikan Dimas Supriyanto di akun facebooknya, seorang warga negara, dalam sebuah surat terbuka yang kini mulai menyebar dan menggema di tengah masyarakat. Bukan berarti rakyat tak mengharapkan arahan. Tapi rakyat sudah terlalu lama mendengar janji-janji pembenahan yang terdengar meyakinkan di hadapan kamera, namun terasa jauh berbeda di kenyataan sehari-hari.
Empat Tuntutan Sederhana, Tapi Berat Dilaksanakan
Pertama: Bersihkan Penerimaan dari Sogokan
Prinsip “masuk Polri tidak bayar” harus berhenti menjadi slogan rekrutmen dan mulai menjadi kenyataan yang dapat diuji.
Selagi skandal untuk jadi anggota Polri masih nyogok ratusan juta, jangan berharap Polri punya personel yang bersih.
Data Kompolnas per Desember 2024 mengonfirmasi: pengaduan pungutan liar dalam rekrutmen belum hilang. Masih banyak anak bangsa yang kompeten dan siap mengabdi, tetapi terhambat oleh sistem yang lebih menghargai dompet daripada kemampuan.
Kedua: Buka Saluran Pengaduan yang Benar-Benar Berfungsi
Nomor telepon yang sekadar dipajang di dinding bukan pengaduan. Warga butuh:
● Hotline yang benar-benar dijawab.
●Saluran digital yang mudah diakses.
●Perlindungan identitas pelapor.
●Kepastian waktu penanganan dan informasi perkembangan.
●Penanganan yang independen — tidak ditangani oleh pihak yang diadukan.
“Jangan sampai warga takut melaporkan polisi karena khawatir akan dipersulit atau berhadapan kembali dengan orang yang diadukannya.”
Ketiga: Jangan Tutup Mata Terhadap Realitas Pelayanan
Ombudsman RI mencatat 634 pengaduan terkait kepolisian pada tahun 2024. Angka ini tidak otomatis membuktikan semua benar, tapi sudah cukup menjadi alarm bahwa ada yang perlu diperbaiki — dari cara laporan diterima, proses penyidikan, hingga perlakuan di kantor polisi.
Perlu diingat: membedakan oknum yang melanggar dari anggota yang jujur adalah keadilan yang wajar. Namun jika masalah yang sama terus berulang, yang harus diperiksa bukan hanya pelakunya — melainkan sistem, pengawasan, dan budaya kerja yang memungkinkannya terjadi.
Keempat: Ukur Keberhasilan dengan Hasil, Bukan Pidato
Pengumuman berkala — berapa yang masuk, berapa yang terbukti, berapa yang ditindaklanjuti — itulah laporan kinerja yang sebenarnya. Audit transparan rekrutmen, tindakan tegas terhadap pungli, dan evaluasi kepemimpinan berdasarkan kualitas pelayanan rakyat.
Penutup: Keberhasilam Dengan Tindakan
“Masyarakat tidak meminta Polri menjadi sempurna dalam semalam. Kami meminta kesungguhan, keberanian, dan hasil yang dapat dirasakan.”
Surat ini menutup dengan catatan tambahan yang lugas:
“Nggak usah ‘sok ngustad’ — jadi khatib Jumat dan penceramah di rumah ibadah. Indonesia sudah inflasi penceramah. Lagipula, polisi milik warga semua agama dan melayani semua agama, bukan satu agama!”
Permintaan rakyat sesungguhnya sederhana: bicaralah lebih sedikit, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan biarkan perubahan di lapangan yang berbicara.(Redaksi)
Tinggalkan Balasan